Peningkatan Peran Sub Nasional Dalam Penguatan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional

Peningkatan Peran Sub Nasional Dalam Penguatan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional Dalam pelaporan Indonesia kepada UNFCCC melalui NatCom dan BUR,

Pengembangan Sistem Monitoring, Analysis and Reporting (MAR) Program BioCF-ISFL Jambi
WORKSHOP PERCEPATAN OPERASIONAL SRN
Workshop Kompilasi Faktor Emisi untuk Pendugaan Emisi GRK dan Reference Level dalam Kerangka Program BioCF-ISFL, Provinsi Jambi

Peningkatan Peran Sub Nasional Dalam Penguatan

Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional

juligrk1921Dalam pelaporan Indonesia kepada UNFCCC melalui NatCom dan BUR, peran pelaporan dari subnasional sangat penting untuk mewujudkan pelaporan Nasional Indonesia melalui pendekatan “bottom up”. Sepanjang penyusunan 1st dan 2nd NC dan 1st BUR, keterlibatan pemerintah daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu sangatlah penting dalam penguatan kapasitas daerah, terutama dalam memahami pentingnya peran aktif daerah dalam rangkaian proses pelaporan nasional kepada internasional, termasuk pemahaman bahwa pelaporan nasional merupakan objek yang akan dikaji ulang (review) oleh pihak internasional. Dengan demikian diharapkan daerah bersungguh-sungguh dalam membangun pelaporan secara bottom up.

Peningkatan peran sub nasional dalam pelaporan inventarisasi gas rumah kaca nasional di awali dengan kegiatan peningkatan kapasitas Balai PPIKHL (19-21/6/2019). Adapun maksud kegiatan yaitu memberikan pemahaman kepada stakeholders terutama pemerintah derah melalui peningkatan kapasitas untuk UPT Balai PPIKHL Regional guna mendukung pelaporan nasional yang merupakan objek yang akan dilakukan review oleh internasional (UNFCCC), antara lain reviu ICA terhadap dokumen second BUR Indonesia dan Technical Annex.

Dalam arahan Direktur IGRK dan MPV yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat MPV dan Regisrty Berbasis Lahan, bahwa Inventariasi GRK dan MRV merupakan basis perencanaan, basis data dan dasar kebijakan menyusun aksi pengendalian perubahan iklim dan dasar laporan komunikasi nasional. Sehingga perlu komitmen, kesiapan, kesamaan persepsi/pemahaman para pemangku kepentingan (pemerintah pusat-daerah, swasta, NGOs, akademisi, peneliti, masyarakat dll) dalam inventarisasi GRK dan MPV. Untuk itu, dalam operasionalisasi inventarisasi GRK dan MPV di daerah perlu dilakukan penataan rencana (skope, prinsip) dengan pendekatan bertahap, melakukan identifikasi SWOT untuk implementasi IGRK dan MPV serta menyusun mekanisme/sharing peran dan manfaat dengan para pemangku kepentingan.

Balai PPIKHL sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen PPI sangat diharapkan dalam peningkatan kualitas pelaporan sub nasional melalui penjaringan aksi penurunan emisi GRK, terutama yang tidak tercatat dalam RAD-GRK, serta policy/acitivity lainnya yang dipahami sebagai aksi penurunan atau avoiding emissions.

juligrk1922Dari kegiatan ini telah teridentifikasi beberapa kegiatan aksi yang tidak tercatat dalam RAD-GRK. Balai PPIKHL pun telah diberikan akses untuk melakukan pemantauan pelaksanaan inventarisasi GRK serta pelaporan SIGN SMART terhadap provinsi/kab/kota di wilayah kerja masing-masing Balai. Kedepannya diharapkan akan dilakukan kerjasama dengan Dit. PKHL dengan melibatkan dan memberikan capacity building kepada DAOPS Manggala Agni serta MPA terkait inventarisasi GRK dan aksi penurunan emisi di daerah.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0