FASILITASI PENYEDIAAN DATA INVENTARISASI GRK DAN PENINGKATAN KAPASITAS PROVINSI TAHAP II LINGKUP REGION BALI NUSA TENGGARA, SULAWESI DAN MALUKU PAPUA

Direktorat IGRK dan MPV – Setelah sukses menggelar kegiatan Fasilitasi Penyediaan Data Inventarisasi GRK dan Peningkatan Kapasitas Provinsi Tahap I tahun 2022 untuk 21 Provinsi di Region Sumatera, Jawa dan Kalimantan pada tanggal 27-28 juli 2022, Direktorat IGRK dan MPV dengan dukungan dari Project Strengthening The Capacity of Institution in Indonesia to Comply with The Transparency Requirement of The Paris Agreement (CBIT Indonesia) 2022 – 2025 kembali menggelar kegiatan lanjutan untuk tahap II di Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-24 Agustus 2022."

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Data Inventarisasi GRK dan Peningkatan Kapasitas Provinsi Tahap II tahun 2022 ditujukan untuk Dinas Lingkungan Hidup dari 13 provinsi di lingkup region Bali Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku Papua. Termasuk perwakilan dari beberapa DLH kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta yang hadir secara offline pada kegiatan ini berjumlah kurang lebih 60 orang.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan, arahan dan pembukaan oleh Direktur IGRK dan MPV Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Syaiful Anwar, M.Sc., IPU. Pada kesempatan ini beliau menegaskan kembali bahwa pelaporan Inventarisasi GRK adalah mandat global dari kesepakatan Paris. Kesepakatan Paris salah satunya mewajibkan para pihak untuk membentuk kerangka kerja transparansi yang ditingkatkan atau enhanced transparancy framework (ETF). Dalam konteks ETF inilah, setiap negara pihak (party) diwajibkan untuk: (1) menyampaikan secara reguler laporan Inventarisasi GRK nasional dengan menggunakan IPCC Guideline dan (2) menyampaikan informasi untuk “tracking progress” implementasi dan pencapaian NDC.

Selain menyampaikan kebijakan Inventarisasi GRK di level nasional dan subnasional, kewajiban, mekanisme dan tata waktu pelaporan oleh para pihak berdasarkan mandat Perpres Nilai Ekonomi Karbon Nomor 98 tahun 2021, disinggung juga juga soal pentingnya ketersediaan data IGRK sebagai bahan untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Pada penghujung sambutan beliau mengapresiasi antusiasme provinsi untuk hadir pada kegiatan ini dan menegaskan komitmen KLHK untuk memperkuat kapasitas seluruh parties dan non parties stakeholder.

Sesi pertama dari kegiatan ini mengangkat topik Penyelenggaraan dan Mekanisme penyediaan data GRK nasional dan sub nasional, dengan menghadirkan 4 (empat) orang narasumber termasuk dari kalangan akademisi, yaitu: (1) Kasubdit IGRK (Irawan Asaad, Ph.D) dengan paparan “Kebijakan penyelenggaraan IGRK nasional dan sub nasional”; (2) lt. Kepala Balai PPI Region Sulawesi “Review penyelenggaraan IGRK dan MPV pada region sulawesi” (Yudo Sekti); (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel diwakili Kepala Bidang Tata Lingkungan (H. Muhammad Fajar, S.T., M.Si. “perkembangan penyediaan data aktivitas untuk perhitungan GRK pada provinsi Sulawesi Selatan”; dan (4) Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim UNHAS (DR. Rizal Idrus) “Dukungan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan IGRK”. Beberapa poin krusial yang mengemuka pada diskusi sesi pertama ini yaitu terkait dengan permasalahan ketersediaan data, minimnya alokasi anggaran, dan belum optimalnya kinerja kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan IGRK di sub nasional.

Pada sesi kedua, Tim Direktorat IGRK dan MPV membekali peserta untuk dapat memahami secara lebih baik dan mengidentifikasi ketersediaan data Inventarisasi GRK Sub Nasional melalui pemaparan teknis penyediaan data SIGN-SMART untuk sektor pertanian (Heri Purnomo), kehutanan (Endah Riana), limbah (Allan Rosehan) dan energi serta IPPU (Prasetyadi Utomo). Sejumlah pertanyaan mengemuka pada sesi ini, mulai dari persoalan memperoleh data, kelembagaan, hingga teknis pelaporan.

Satu materi baru yang diberikan dalam kegiatan bimtek ini yaitu materi data management dengan fokus pada pengisian data yang kosong/hilang (filling data gap). Pada sesi yang dipandu oleh Gito Imanuel (CCROM IPB) ini, peserta diberikan sejumlah teknik splicing untuk membentuk suatu data series yang lengkap, yaitu teknik overlap, surrogate, interpolation dan extrapolation beserta dengan praktek/latihan soal.

Selanjutnya pada sesi malam, Tim IGRK dan MPV melakukan review/penelaahan terhadap progres penginputan SIGN-SMART yang telah dilakukan oleh 13 provinsi di region Bali Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku Papua. Secara umum seluruh provinsi telah melakukan input data SIGN-SMART namun dengan ragam kualitas dan kuantitas. Masih perlu dilakukan improvement terkait angka emisi yang belum muncul, data kosong dan penggunaan data berulang setiap tahun, dan data yang over estimate atau under estimate.

Pelaksanaan Bimtek hari kedua dibuka oleh Ibu Ratnasari dari Direktorat IGRK dan MPV yang menyampaikan materi pelaporan IGRK. Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai kewajiban, mekanisme dan tata waktu pelaporan oleh para pihak, format pelaporan, batasan (boundary) pelaporan, serta prinsip-prinsip TACCC sebagai kaidah dalam menyusun laporan IGRK.

Guna mengelaborasi lebih dalam permasalahan dan kendala yang dihadapi peserta, dilaksanakan kembali simulasi/praktek/exercise lanjutan yang telah dimulai pada hari pertama, sekaligus untuk melihat progres dan capaian peserta selama bimbingan teknis selama 2 (dua) hari ini. Beberapa perwakilan peserta diminta untuk menyampaikan pengalamannya sebagai lesson learnt bagi peserta yang lain, capaian/progres input data, kendala, permasalahan, tantangan serta tindak lanjut yang dibutuhkan.

Plt. Kepala Balai PPI Region Sulawesi secara resmi menutup acara, seraya mengapresiasi keaktifan dan antusiasme para peserta, sekaligus berterimakasih atas dukungan penuh dari Direktorat IGRK dan MPV, Project CBIT Indonesia, DLHK provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai PPI di 3 region. Lebih lanjut diharapka agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara reguler sehingga berdampak signifikan terhadap progres pelaporan provinsi khususnya di Region Bali Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku Papua.

Penulis berita : Allan Rosehan Y